Sukarno Pengkhianat Atau Bukan

25 Oct

Sukarno Pengkhianat Atau Bukan

Tap MPRS No. 33/MPR/1967 yang isinya menuduh Sukarno terlibat G30S/PKI tak pernah dicabut secara tegas. Apakah sampai kini negara menganggap Sukarno berkhianat? Riuh mengisi ruang rapat paripurna MPR, di kompleks Parlemen DPR, MPR, dan DPD, Senayan, Jakarta Pusat. Permadi duduk di tengah 700 anggota MPR yang memenuhi ruang paripurna dalam Sidang Tahunan MPR. Suaranya tersamar di antara peserta sidang yang mulai gaduh.

Perdebatan mulai memanas sebelum menjelang siang, pada 12 Agustus 2003 itu. Hari itu, Sidang Tahunan MPR berada pada tahap akhir. Dua fraksi beradu, PDIP dengan Partai Golkar, untuk menentukan nasib Presiden pertama Indonesia, Sukarno.

 

Sukarno terjerat oleh Tap MPRS No. 33/MPR/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Sukarno. Ketetapan itu menuding Presiden Sukarno mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan G30S/PKI dan melindungi tokoh-tokoh G30S/PKI. Ketetapan itu menjadi sikap MPRS pamungkas untuk menjatuhkan Sukarno dari kekuasaan dengan dugaan pengkhianatan. Permadi mengajukan usul rekomendasikan pemberian rehabilitasi kepada Sukarno. Namun usul ini tercegat oleh Tap MPRS No. 33/MPR/1967. Fraksi Partai Golkar menolak dengan alasan keterlibatan dalam G30S/PKI. “Karena waktu itu Golkar kan kuat. Golkar maunya TAP MPR itu tetap ada, tapi akhirnya semua berjuang, kan Golkar pengikutnya bukan hanya itu saja. Fraksi TNI pun akhirnya ikut mendukung, jadi akhir keputusannya ya seperti itu,” tukas mantan anggota MPR dari Fraksi PDIP itu. Rabu 25 Juli 2012, Hajriyanto Tohari tertawa mengingat kejadian delapan tahun lalu itu. Bagi Hajriyanto, Sidang Tahunan MPR pada 2003 itu telah alpa menjelaskan status Sukarno. Ia duduk sebagai Panitia Ad Hoc (PAH) II MPR pada tahun 2003. Panitia ini dibentuk untuk membahas peninjauan status hokum seluruh ketetapan MPRS dan MPR selama 43 tahun ke belakang. Pembahasan yang terjadi di tengah hiruk-pikuk politik itu ternyata melupakan status pendiri bangsa, Sukarno. Sidang Tahunan MPR tahun 2003 harusnya menjadi sarana pembersihan nama baik Sukarno. Sidang tahunan ini menuntaskan kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sekaligus menutup seluruh produk kebijakan yang ditelurkan lembaga ini sejak 1960 dengan penerbitan Tap MPR No. 1/MPR/2003 tentang Peninjauan Status Hukum Tap MPR dan MPRS dari 1960 sampai 2002. Namun ia membantah fraksinya menghalangi pencabutan status Sukarno. Justru kealpaan ini karena keteledoran PDIP. “Konyolnya, ini dilakukan ketika PDIP menguasai mayoritas MPR pada waktu itu. MPR tahun 2003 merupakan hasil Pemilu 1999, di mana PDIP jadi pemenang. Kenapa itu bisa terjadi? Tanya saja sama mereka,” kelakar Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar ini. Tap MPR No. 1/MPR/2003 membagi kategori seluruh Tap MPRS dan MPR dari tahun 1960 hingga 2002 menjadi enam kelompok: yakni dicabut dan tidak berlaku, berlaku dengan ketentuan, berlaku hingga pemilu 2004, berlaku sampai dengan pembentukan UU baru, Tap MPR mengenai internal lembaga MPR, dan tidak perlu ada tindakan hukum karena sudah selesai. Sidang paripurna yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR justru meloloskan Tap MPRS No. 33/MPR/1967 ke kategori enam, yakni tidak perlu tindakan hukum karena sudah selesai. Kategori ini berarti mengamini vonis MPRS tahun 1967 kepada Sukarno walaupun peristiwa hukum itu sudah selesai. “MPR mengalami kekurangan sensitivitas, kearifan dan kecerdasan dalam keputusan ini. Karena dampaknya cukup hebat bagi proklamator kita,” jelasnya. Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Arby Sanit mengungkapkan Tap MPRS ini memang sudah selesai ketika Sukarno meninggal pada 1970. Namun akibat hukum atas Tap MPRS ini masih melekat dalam nama Sukarno, alhasil vonis sebagai pengkhianat masih ditanggung oleh nama besarnya. Menurut Arby, MPR seharusnya memasukkan Tap MPRS 33/MPR/1967 dalam kategori pertama. Sehingga Sukarno memiliki status hukum yang jelas. Apalagi tudingan MPRS atas keterlibatan Sukarno dalam G30S/PKI hingga kini tidak terbukti. Namun pemerintahan Orde Baru tidak pernah memberikan kejelasan status hukum, baik melalui penegak hokum atau MPR. Tap MPRS No. 33/MPR/1967 tetap menjadi catatan hitam bagi Sukarno walaupun telah terjadi pergantian rezim. Kerugian politik tetap ditanggungnya hingga kini. Alhasil, penghargaan negara turut terhambat atas catatan hitam ini. Bahkan hingga kini, Sukarno belum dijadikan pahlawan nasional secara pribadi. Ia baru dianugerahi gelar pahlawan proklamasi sebagai dwitunggal bersama Mohammad Hatta. “Ini kerugian politik yang dialami selamanya. Rezim telah berganti beberapa kali, namun vonis sebagai pengkhianat ini tetap melekat,” jelasnya.

 

Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis berpendapat sebaliknya. Perubahan ketatanegaraan mendudukkan lembaga Ini setara dengan lembaga negara lainnya. Tap MPR No. 1/MPR/2003 memang tidak mencabut Tap MPRS No. 33/MPR/1967 secara spesifik, tetapi kategori keenam Tap MPR No. 1/MPR/2003 sama artinya dengan meniadakan seluruh Tap MPR sebelumnya. Polemik terhadap status hukum Sukarno justru akan menjadi perdebatan ketatanegaraan tanpa akhir. Karena saat ini, tidak ada produk hukum yang dibuat melalui ketetapan MPR. Perubahan ketatanegaraan telah mengubah peran dan kekuatan MPR. “Harusnya sekarang sudah tidak jadi soal. Karena kalau terus berkutat, maka tidak ada lagi yang bisa dilakukan dengan ketetapan MPR secara ketatanegaraan,” jelasnya.

 

Dampak Tap MPRS No. 33/MPR/1967 sangat memukul Sukarno. Ketetapan yang ditandatangani oleh Ketua MPRS A.H. Nasution ini mendudukkan Sukarno sebagai pesakitan politik sejak 22 Februari 1967. Sukarno dilarang melakukan kegiatan politik dan harus menjadi tahanan rumah. Putri ketiga Sukarno, Sukmawati Soekarnoputri me- nyatakan ketetapan ini semakin menyurutkan kesehatan ayahnya. Sukarno masih menjalani perawatan atas gangguan ginjal yang dideritanya. Status tahanan rumah dan larangan melakukan kegiatan politik harus dihadapi di tengah masa perawatan kesehatan ini. “Kondisi ini sangat menyakitkan. Status tahanan rumah dan pelarangan kegiatan politik semakin menyurutkan kesehatannya,” ungkapnya. Harusnya MPRS tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan presiden, karena masih bersifat sementara. Sedangkan MPR hanya memberikan jawaban dengan terbitnya Tap MPR No. 1/MPR/2003, tidak pernah memberikan jawaban status hukum terhadap Sukarno.

 

Keputusan MPR untuk tidak menghapus dan mencabut Tap MPRS No. 33/MPR/1967 kini justru meresahkannya sebagai pewaris nama Sukarno. Ia menganggap vonis MPRS masih melekat pada diri ayahnya yang sudah meninggal. Padahal dugaan keterlibatan Sukarno dengan PKI sudah tidak terbukti. “Tindakan MPRS di bawah Nasution inkonstitusional.

Tragisnya, MPR pada 2003 tidak bisa memberikan kejelasan hukum. Kan rezim sudah berganti, apakah Sukarno masih dianggap berkhianat dalam G30S/PKI?” tandasnya.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: